Menjadi Produsen Ikan Terbesar Dunia

Featured

Continue reading

Program Bantuan Kapan Nelayan, Kebijakan yang Keliru?

Kisruh pemberian bantuan kapal untuk nelayan dalam program “Inka Mina” dimana Pemerintah memberikan bantuan 1000 unit kapal nelayan secara bertahap dengan ukuran 30 GT (gross tonage), terbukti merupakan kebijakan yang keliru dan tidak tepat sasaran. Fakta-fakta yang dimuat di berbagai media menunjukkan kegagalan antara lain: kapal tidak dioperasikan oleh kelompok penerima dengan berbagai alasan (tidak ada biaya dan kapal tidak cocok), peralatan belum lengkap sehingga belum siap dioperasikan, perizinan (SIUP dan SIPI) belum selesai, dll. Dilihat dari proses lahirnya kebijakan tersebut banyak celah kelemahan secara prinsip, jika dihadapkan kepada kondisi perikanan di laut secara global maupun kondisi di perairan Indonesia itu sendiri.
Continue reading

Kerugian Ekonomi Akibat Perdagangan Ikan Illegal

Perdagangan ikan secara illegal dilakukan melalui ekspor dari Indonesia ke negara lain atau sebaliknya impor dari negara lain ke Indonesia. Kata illegal dapat dipersepsikan sebagai kegiatan yang melanggar  peraturan perundangan di Indonesia. Dalam perspektif tersebut, maka lalu lintas perdagangan ikan keluar dan masuk Indonesia  diatur dalam peraturan perundangan perdagangan dan pengaturan teknis peraturan perundangan Perikanan diantaranya:
Continue reading

Bisakah Perbaiki Nasib Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Negeri Jiran?

Menyedihkan sekali melihat berita di media nelayan Indonesia yang meninggal di tahanan Malaysia, diduga disiksa selama di tahanan. Nelayan tersebut  mencari nafkah menangkap ikan di laut kemudian ditangkap oleh petugas patroli laut Malaysia dan dipidanakan karena dianggap melanggar hukum. Pertanyaan yang timbul dibenak saya adalah kenapa Malaysia tidak memberikan perlakuan yang baik  kepada tahanan Indonesia dan kenapa Perwakilan R.I. tidak melakukan tindakan preventif agar kasus serupa tidak berulang?. Apakah S.O.P bersama yang dijanjikan kedua belah pihak dalam menangani perbatasan laut kedua negara  pasca kasus Tanjung Berakit tahun lalu tidak berjalan atau bahakan tidak ada?.
Continue reading

ABK Asing di Kapal Ikan Indonesia Masih Marak?

Kapal Ikan berbendera Indonesia khususnya  kapal eks  asing yang memperoleh izin resmi dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) diperkirakan lebih dari 1000 kapal (data terkini belum dirilis secara resmi). Keberadaan kapal eks asing tersebut sudah berlangsung lama sejak 1970 an, berkaitan dengan dibukanya perairan Indonesia untuk penangkapan ikan oleh perusahaan asing yang melakukan Joint Venture, terutama perusahaan Jepang dan Taiwan  di Laut Arafura. Seiring berjalannya waktu, perubahan peraturan perundangan, kebijakan dan berkembangnya industri perikanan, jumlah kapal eks asing yang beralih ke bendera Indonesia justru makin meningkat dan secara proporsional jumlah ABK asing makin meningkat pula. Pertanyaanya tentu kenapa? Bagaimana dengan Armada kapal ikan nasional asli bangsa Indonesia?. Apa dampaknya bagi usaha perikanan Indonesia?.
Continue reading

Sulitnya Menjaga Laut

Perairan Indonesia yang begitu luas (5,8 juta Km2) dengan jumlah pulau lebih dari 17000 buah dan panjang pantai no 4 terpanjang di dunia (91,850 Km), dengan konfigurasi yang terbuka dan berada pada posisi silang strategis dunia, menimbulkan kesulitan tinggi dalam menjaganya agar aman dan terbebas dari segala ancaman baik militer maupun non militer. Berbagai isyu di laut yang selalu menjadi topik hangat dan kejadian faktual antara lain maraknya illegal fishing oleh kapal-kapal asing, pencemaran lingkungan, perompakan, penyelundupan manusia (people smuggling), penyelundupan komoditas terutama barang-barang berharga, illegal logging dan lain-lain. Fokus pembahasan kali hanya dibatasi pada persoalan non militer. Pertanyaannya kemudian adalah mampukah kita menjaganya agar semua potensi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa?.
Continue reading

Revolusi Biru, Sebuah Impian?

Sejak Menteri Fadel Muhammad memimpin KKP, telah dicanangkan program Minapolitan dengan ambisi target peningkatan produksi perikanan sebesar 353% sampai tahun 2015 dan Indonesia menjadi produsen kelautan dan perikanan terbesar dunia. Pertanyaanya komoditi produksi  kelautan atau perikanan yang manakah yang akan menjadi terbesar di dunia? Dan apakah setelah dua tahun sejak dicanangkan tahun 2009 saat ini sudah ada peningkatan produksi sebesar 120% (jika diasumsikan per tahun naik rata-rata 60% untuk mencapai angka kenaikan 353% di th 215). Sulit kiranya siapapun pejabat KKP untuk menjawab secara jujur fakta yang menunjukan indikator ke arah pencapaian sasaran tersebut. Jika dijawab rumput laut, maka rumput laut memang biota laut namun bukan jenis Ikan sebagaimana orang awam mengenal ikan sebagai konsumsi. Apalagi yang selalu dijadikan andalan Minapolitan  adalah Lele, Patin, Nila, Bandeng dan Udang.
Continue reading

Quo Vadis Industri Perikanan

Salah satu program yang dilontarkan oleh Menteri KP Cicip adalah “industrialisasi perikanan”, pertanyaannya: industrialisasi yang bagaimana?. Mengusung program industrialisasi tentu harus mengetahui status terkini (road mapnya) dan apa target ke depan. Industrialisasi Perikanan dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk memberikan nilai tambah ikan yang berasal dari laut maupun perairan air payau dan tawar. Jika ikan djual secara utuh tanpa proses nilai tambah maka tidak bisa dikatakan industri. Pada dasarnya industri dikategorikan dalam industri primer, sekunder dan tertier. Industri perikanan primer adalah industri perikanan di hulu untuk menghasilkan ikan yaitu penangkapan maupun budidaya. Industri sekunder adalah industri pengolahan ikan dalam berbagai bentuk seperti loin, kaleng dan makanan. Industri tertier adalah industri jasa perikanan seperti transportasi ikan, restoran dll. Yang menjadi domain KKP berdasarkan Undang-undang adalah industri di tingkat primer, sementara di tingkat sekunder dan tertier menjadi domain Kementrian Perindustrian dan Perdagangan.
Continue reading

Mampukah Indonesia Berantas Illegal Fishing?

 Illegal fishing sudah menjadi ancaman dan tantangan global dan berdampak luar biasa terhadap kerusakan sumberdaya. Berbagai organisasi Internasional dan Regional menerapkan berbagai kebijakan, kesepakatan dan instrumen untuk memerangi illegal fishing yang sudah dipersepsikan sebagai kejahatan lintas negara (trans national crime). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah illegal fishing cenderung makin menurun atau justru sebaliknya makin meningkat?. Seberapa besar kerugian dan dampaknya secara ekonomis dan sosial?. Bagaimana halnya dengan Indonesia? Dan bagaimana mengatasi illegal fishing?.
Continue reading

Politik Perikanan, Pencitraan atau Kerakyatan?

Pasca Reshuffle Kabinet, masyarakat perikanan akan bertanya mau dibawa kemana masa depan perikanan Indonesia?. Tentu saja hanya Menteri baru KKP yang bisa menjawab, karena dialah Nakhoda baru dengan banyak harapan baru masyarakat agar Perikanan Indonesia lebih maju. Untuk menentukan haluan kapalnya maka Nakhoda baru perlu melihat apa yang sudah dilakukan pendahulunya, hal yang baik dilanjutkan dan kebijakan serta program yang mendatangkan masalah harus ditinggalkan. Politik pencitraan dengan banyak jargon dan janji tanpa dibarengi bukti program yang kongkrit perlu diganti dengan politik kerakyatan dalam arti orientasi kerja dan hasil untuk rakyat Indonesia.  Penggantian Menteri KKP bisa dipersepsikan bahwa kinerja KKP tidak bagus atau pejabatnya bermasalah secara pribadi. Namun demikian tentu semua berharap Menteri baru dapat membawa KKP ke arah yang lebih baik, sesuai dengan mandat UU Perikanan yaitu untuk mengelola  sumber daya ikan agar lestari dan mensejahterakan rakyat.
Continue reading

Perlukah Maritime Surveilance Terintegrasi?

Pengamatan maritim (maritime surveillance) merupakan kegiatan memantau dan mendeteksi wilayah maritim (diartikan laut, pulau dan pesisir) terhadap semua kegiatan lintas laut di atas permukaan dalam rangka melewati atau memanfaatkan wilayah laut, pulau dan pesisir. Wilayah perairan dan Kepulauan Indonesia dikenal sebagai Benua Maritim Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, dilihat dari posisi silang strategis, potensi kandungan migas, mineral dan perikanan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Dalam  kondisi demikian, pertanyaannya adalah mampukah Indonesia menjaga kedaulatan wilayahnya dari segala ancaman atau kegiatan illegal di laut?.
Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.